Home Hukum Deskripsi Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Deskripsi Undang-Undang No.21 Tahun 2007

4
0
SUDUT HUKUM | Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang hasil ekspansi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 perihal Pengesahan Konvensi perihal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of allForms of Discrimination Against Women) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277). 

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal PerlindunganAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, tau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalamnegara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi ataumengakibatkan orang tereksploitasi.

Undang-Undang Perdagangan Orang mempunyai kaitan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) alasannya ialah pelanggarannnya sama-sama melanggar hak dasar seseorang untuk mendapat kemerdekaan didepan hukum. Dengan adanya Undang-Undang ini impian untuk mengangkat derajat manusia di mata hukum, negara dan Internasional. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 lebih memperhatikan santunan Perempuan dan Anak alasannya ialah sesuai dengan realitan yang sering terjadi.Namun, dikala berhadapan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang lain penyelesaiannya tetap melihat Criminal Creamnya gres di ikuti dengan yang lain.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan Undang-Undang perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007:
  • Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  • Setiap Orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang melaksanakan tindak pidana perdagangan orang.
  • Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  • Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan tubuh hukum maupun bukan tubuh hukum.
  • Eksploitasi ialah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat laba baik materiil maupun immateriil.
  • Eksploitasi Seksual ialah segala bentuk pemanfaatan organtubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapat keuntungan, tetapi tidak terbataspada semua acara pelacuran dan percabulan. 
  • Perekrutan ialah tindakan yang mencakup mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang darikeluarga atau komunitasnya.
  • Pengiriman ialah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu daerah ke daerah lain. 
  • Kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa memakai sarana terhadap fisik danpsikis yang menimbulkan ancaman bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
  • Ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawanhukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa memakai sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
  • Restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau hebat warisnya.
  • Rehabilitasi ialah pemulihan dari gangguan terhadapkondisi fisik, psikis, dan sosial biar sanggup melaksanakan kiprahnya kembali secara masuk akal baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 
  • Penjeratan Utang ialah perbuatan menempatkan orangdalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadi.

  • Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007
  • Artikel Terkait :
    Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum